topmetro.news – Puluhan mahasiswa PC PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Madina melakukan aksi demonstrasi di halaman mapolres setempat, Selasa (29/12/2020). Mereka mendesak penutupan areal pertambangan illegal di sekitar Pantai Barat Madina.
Pantauan tometro.news, rombongan massa aksi tiba di Mapolres Madina sekira pukul 12:30 WWIB. Kemudian mereka terlebih dahulu melaksanakan ibadah Shalat Zuhur sebelum melakukan aksi.
“PC PMII Madina meminta agar pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap praktek penambangan emas tanpa izin alias illegal. Tak terkecuali juga dengan para oknum yang diduga memback-up aktifitas yang merusak lingkungan tersebut,” demikian ditegaskan Alwi Rahman selaku Ketua PC PMII Madina.
Investigasi Tambang Liar
Alwi juga menyampaikan bahwa PC PMII Madina telah melakukan investigasi ke beberapa daerah yang turut terkena dampak aktifitas penambangan liar tersebut.
“Aktivitas penambangan liar ini terbukti telah merusak lingkungan. Dan berdampak pada rusaknya habitat dan keseimbangan alam. Kita telah melakukan investigasi ke beberapa daerah. Termasuk di antaranya Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG). Dan hasilnya, masyarakat setempat juga menentang dengan keras penambangan liar ini,” urainya.
“Untuk itu, kita meminta kepada pihak kepolisian agar bersikap profesional dalam menjalankan tugas. Dan menutup pertambangan liar ini tanpa pandang bulu. Apabila ada pihak yang memback-up harus diusut hingga ke akar-akarnya. Termasuk jika itu adalah pihak kepolisian. Jangan nodai instansi kepolisian dengan ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya lagi.
“Karena dalam hal ini, telah beredar isu di tengah masyarakat. Bahwa ada juga oknum oknum polisi yang diduga menjadi back-up tambang liar ini. Dan kami menantang pihak kepolisian dapat memberikan penjelasan. Sekaligus pembuktian melalui kinerja bahwa isu tersebut tidak benar. Karena jika tidak mampu, berarti isu tersebut memang benar adanya,” tambahnya.
Selanjutnya, PC PMII Madina juga menyesalkan sikap kepolisian yang seakan mempersulit proses surat pemberitahuan aksi dari mahasiswa.
“Kami ini perpanjangan tangan dari masyarakat. Kami menyuarakan suara rakyat. Jangan persulit. Ingat kami punya hak menyampaikan pendapat,” tambah Muhammad Amarullah selaku koordinator aksi. Massa pun menyambut dengan teriakan, “Tutup tambang illegal…!”
Selang satu jam berorasi, pihak Polres Madina melalui Kabag Ops Kompol Toni Irwansyah menjawab aksi. Ia menjelaskan bahwa Kapolres Madina AKBP Horas Tua Silalahi berserta segenap pimpinan Polres Madina lainnya sedang berada di luar daerah dalam agenda kedinasan.
“Sebelumnya kami sampaikan bahwa Bapak Kapolres, Wakapolres, Kabag dan Kasat sedang dalam agenda kedinasan di luar daerah. Untuk itu, nanti kami akan sampaikan terkait aksi dan pernyataan sikap dari rekan-rekan mahasiswa kepada pimpinan. Kita akan melakukan pengkajian terhadap masalah ini dengan turut melibatkan pemerintah daerah dan pihak lainnya. Dan kita juga sangat berharap dengan kerjasama seluruh pihak. Terutama rekan-rekan mahasiswa,” ujarnya.
Amatan topmetro.news, setelah selesai membacakan pernyataan sikapnya, mahasiswa tampak membubarkan diri dengan tertib.
Sikap Polres Madina
Kompol Toni Irwansyah menjawab konfirmasi topmetro.news mengungkapkan, bahwa Polres Madina mengapresiasi PC PMII Madina yang melakukan aksi damai dalam menyuarakan pendapat dan aspirasi.
Mengenai isu bahwa ada oknum polisi yang turut ambil bagian dalam aktifitas penambangan liar, ia menjawab, bahwa hal itu baru sekedar dugaan dan asumsi liar. Namun Polres Madina ke depan akan mengkaji perihal tersebut.
“Itu baru dugaan. Tapi kita akan mengkaji dan cross check terkait hal ini,” ungkapnya.
Ketua PC PMII Madina Alwi Rahman usai menggelar aksi kepada topmetro.news menjelaskan, bahwa dalam waktu dekat PC PMII Madina kembali akan melakukan aksi unjuk rasa terhadap pemerintah daerah serta DPRD Madina, terkait masalah penolakan tambang ilegal.
“Dalam waktu dekat kita akan aksi juga di Pemkab dan DPRD Madina. Karena ini tugas dan tanggung jawab bersama. Kita juga telah berkoordinasi dengan PKC PMII Sumatera utara (Sumut) guna menindaklanjuti masalah ini di tingkat provinsi,” pungkas Alwi.
reporter | Jeffry Barata Lubis
